Syarat & Biaya Pengurusan Merek Kelas 12 Sepeda Listrik DJKI – Jasa pendaftaran merek hki menjadi salah satu kebutuhan penting bagi produsen, importir, distributor, dan pelaku usaha sepeda listrik yang ingin melindungi identitas produknya secara hukum. Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia mendorong semakin banyak pelaku usaha menghadirkan sepeda listrik dengan desain, kapasitas baterai, teknologi motor, dan fitur yang beragam.
Di tengah persaingan tersebut, merek bukan sekadar nama yang tercetak pada rangka kendaraan. Nama dan logo menjadi identitas yang membantu konsumen mengenali produk sekaligus membedakannya dari merek pesaing. Merek yang dikelola secara konsisten juga dapat mendukung reputasi perusahaan dan memperkuat jaringan pemasaran.
Pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah untuk memperoleh perlindungan hukum atas identitas tersebut. Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha perlu memahami klasifikasi barang, dokumen persyaratan, biaya resmi, dan proses pemeriksaan.
Sepeda Listrik Termasuk Merek Kelas 12
Dalam sistem klasifikasi merek internasional atau Nice Classification, sepeda listrik termasuk Kelas 12, yaitu kelompok kendaraan, alat transportasi darat, udara, dan air beserta bagian tertentu yang sesuai dengan klasifikasinya.
Sistem Klasifikasi Merek DJKI mencantumkan istilah “sepeda listrik” atau electric bicycles dalam Kelas 12. Kelas ini juga mencakup sepeda, sepeda lipat, sepeda roda tiga, sepeda motor, serta berbagai jenis kendaraan lainnya.
Penentuan kelas harus memperhatikan fungsi utama barang yang akan dipasarkan. Sepeda listrik sebagai kendaraan berbeda dari baterai, perangkat pengisi daya, atau aksesori elektronik yang mungkin memiliki klasifikasi tersendiri. Karena itu, pemohon sebaiknya memeriksa uraian barang melalui sistem klasifikasi sebelum mengajukan permohonan.
Referensi dapat diperiksa melalui situs resmi DJKI dan Sistem Klasifikasi Merek Kelas 12.
Contoh Produk Sepeda Listrik dan Keterangannya
Berikut contoh jenis sepeda listrik yang dapat menjadi referensi dalam menyiapkan uraian barang untuk pendaftaran merek.
- Sepeda Listrik Perkotaan (Urban E-Bike)
Sepeda listrik yang dirancang untuk mobilitas sehari-hari di kawasan perkotaan. Umumnya memiliki desain praktis untuk perjalanan jarak dekat dan aktivitas rutin. - Sepeda Listrik Lipat
Sepeda listrik dengan rangka atau mekanisme yang dapat dilipat sehingga lebih mudah disimpan dan dibawa menggunakan kendaraan lain. - Sepeda Listrik Gunung (Electric Mountain Bike)
Sepeda listrik yang dirancang untuk medan menanjak dan jalur tidak rata. Biasanya memiliki rangka kokoh, ban khusus, dan sistem bantuan tenaga listrik. - Sepeda Listrik Kargo
Sepeda listrik dengan ruang atau dudukan tambahan untuk membawa barang. Jenis ini dapat digunakan untuk kebutuhan usaha dan pengiriman jarak dekat. - Sepeda Listrik Roda Tiga
Kendaraan listrik berbentuk sepeda dengan tiga roda yang dirancang untuk memberikan stabilitas lebih baik sesuai kebutuhan pengguna. - Sepeda Listrik Komuter
Sepeda listrik yang ditujukan untuk perjalanan rutin, misalnya dari rumah menuju tempat kerja atau fasilitas umum. - Sepeda Listrik Fat Tire
Sepeda listrik yang menggunakan ban berukuran lebar untuk membantu memberikan traksi pada permukaan jalan tertentu. - Sepeda Listrik Hybrid
Sepeda yang menggabungkan sistem kayuhan manual dengan bantuan motor listrik sehingga pengguna dapat memilih cara berkendara sesuai kebutuhan. - Sepeda Listrik Touring
Sepeda listrik yang dirancang untuk perjalanan lebih jauh dengan fitur pendukung kenyamanan dan kapasitas baterai yang disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. - Sepeda Listrik Anak
Sepeda listrik berukuran lebih kecil yang dirancang untuk pengguna anak sesuai spesifikasi dan ketentuan keselamatan produk.
Daftar tersebut merupakan contoh variasi produk. Pemohon tetap perlu memastikan istilah barang yang dipilih sesuai dengan produk sebenarnya dan daftar uraian resmi DJKI.

Syarat Dokumen Pendaftaran Merek Sepeda Listrik
Sebelum mengajukan permohonan, pemilik usaha perlu menyiapkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Persyaratan administrasi dapat berbeda berdasarkan kategori pemohon.
Secara umum, dokumen yang perlu disiapkan meliputi:
- Etiket atau label merek, berupa nama, logo, atau kombinasi keduanya yang akan didaftarkan.
- Data pemohon, baik perorangan maupun badan hukum, sesuai identitas resmi.
- Tanda tangan pemohon pada dokumen permohonan.
- Surat pernyataan kepemilikan merek sesuai format dan ketentuan yang berlaku.
- Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- Dokumen pendukung UMK, apabila pemohon menggunakan tarif khusus usaha mikro dan kecil.
Berdasarkan informasi DJKI, pemohon UMK perlu melampirkan bukti yang dipersyaratkan untuk memperoleh tarif khusus. Ketentuan tahun 2026 memberikan pilihan dokumen, antara lain surat rekomendasi UMK, NIB berbasis risiko, sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan, atau pengesahan pendirian badan hukum koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemohon perlu memastikan dokumen yang digunakan benar, masih berlaku, dan sesuai dengan kategori permohonan.
Biaya Pengurusan Merek Kelas 12 Sepeda Listrik Tahun 2026
Biaya pendaftaran merek terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui sistem resmi. Berdasarkan tarif DJKI yang mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya permohonan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:
| Kategori pemohon | Biaya resmi per kelas |
|---|---|
| Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | Rp500.000 |
| Pemohon umum | Rp2.800.000 |
<text color=”secondary” size=”xs”>Tarif tersebut merupakan PNBP permohonan pendaftaran merek, bukan biaya jasa pendampingan konsultan.</text>
Biaya dihitung per kelas barang atau jasa. Apabila merek diajukan untuk satu kelas, yaitu Kelas 12, pemohon membayar satu kali biaya sesuai kategori. Jika permohonan mencakup beberapa kelas, biaya PNBP dihitung berdasarkan jumlah kelas yang diajukan.
Perlu diperhatikan bahwa biaya jasa konsultan atau pendampingan, apabila digunakan, merupakan komponen terpisah dan bergantung pada lingkup layanan. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya meminta rincian biaya sebelum menggunakan jasa pengurusan.
Tarif resmi dapat diperiksa melalui halaman Biaya Pendaftaran Merek DJKI.
Tahapan Pengajuan Merek Sepeda Listrik di DJKI
Proses pendaftaran merek dilakukan melalui sistem merek online. Secara umum, tahapan pengajuannya meliputi:
- Menentukan nama dan logo merek. Pilih identitas yang memiliki daya pembeda dan tidak hanya menjelaskan jenis atau fungsi produk.
- Melakukan penelusuran merek. Periksa Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk mengetahui kemungkinan persamaan dengan merek terdahulu.
- Menentukan Kelas 12. Pastikan uraian barang benar-benar menggambarkan sepeda listrik yang dipasarkan.
- Menyiapkan dokumen. Lengkapi label merek, data pemohon, tanda tangan, dan dokumen pendukung.
- Mengakses sistem merek online. Masuk melalui https://merek.dgip.go.id/ dan pilih menu permohonan online.
- Mengisi data permohonan. Masukkan informasi pemohon, merek, kelas, dan uraian barang.
- Membayar kode billing. Lakukan pembayaran sesuai tarif resmi berdasarkan kategori pemohon.
- Memantau pemeriksaan. Periksa perkembangan permohonan hingga pengumuman, pemeriksaan substantif, dan keputusan DJKI.
Informasi persyaratan serta prosedur dapat dilihat pada laman resmi DJKI.
Dasar Hukum dan Perlindungan Merek
Pendaftaran merek di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan pelaksanaannya juga diatur melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, yang berlaku sejak 23 Februari 2026. Peraturan tersebut mengatur tata cara permohonan dan persyaratan administrasi pendaftaran merek. <Cite refs={[“turn460460search1”]}/>
Merek dapat ditolak apabila terdapat alasan hukum, misalnya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang sejenis, tidak mempunyai daya pembeda, atau termasuk alasan penolakan lain dalam peraturan.
Merek terdaftar memperoleh perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas merek, bukan otomatis mencakup teknologi baterai, desain rangka, atau inovasi teknis sepeda listrik.
Mengapa Pelaku Usaha Perlu Mengurus Merek Sejak Awal?
Persaingan sepeda listrik semakin beragam, sehingga identitas produk perlu dibangun secara konsisten.
Merek yang terdaftar memberikan dasar hukum bagi pemilik untuk menggunakan identitas tersebut dalam perdagangan barang sesuai ruang lingkup pendaftarannya.
Perlindungan merek dapat membantu perusahaan membangun reputasi, memperluas jaringan distributor, dan mengembangkan lini produk dengan identitas yang konsisten.
Lakukan penelusuran merek dan persiapkan dokumen sebelum produk dipasarkan secara lebih luas. Pendampingan jasa pendaftaran merek hki dapat membantu pemohon memahami klasifikasi dan proses administrasi.
Pendampingan Pendaftaran Merek Bersama PERMATAMAS
PERMATAMAS INDONESIA membantu pelaku usaha dalam konsultasi klasifikasi, pemeriksaan awal merek, persiapan dokumen, dan pendampingan administrasi permohonan merek sepeda listrik.
Untuk kebutuhan legalitas badan usaha, pelaku usaha dapat mempelajari layanan Jasa Pendirian PT.
Informasi mengenai Jasa Pendaftaran Merek dapat menjadi referensi bagi pemilik produk yang ingin mengajukan perlindungan merek. Setelah merek terdaftar, pemilik juga perlu memperhatikan masa perlindungan dan mempersiapkan Jasa Perpanjang Merek sesuai jadwal yang ditentukan.
Pendampingan tidak menjamin permohonan pasti diterima. Keputusan akhir tetap menjadi kewenangan DJKI berdasarkan hasil pemeriksaan.
Kesimpulan
Syarat dan biaya pengurusan merek Kelas 12 sepeda listrik perlu dipahami oleh produsen, importir, dan distributor sebelum mengajukan permohonan ke DJKI. Sepeda listrik termasuk Kelas 12, sedangkan biaya resmi tahun 2026 adalah Rp500.000 per kelas bagi UMK dan Rp2.800.000 per kelas bagi pemohon umum.
Persiapan nama dan logo, pemeriksaan merek terdahulu, pemilihan uraian barang, serta kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran. PERMATAMAS INDONESIA siap membantu konsultasi dan pendampingan administrasi agar pengajuan merek dipersiapkan secara lebih terarah.
KONSULTASI GRATIS
FAQ: Syarat dan Biaya Pengurusan Merek Kelas 12 Sepeda Listrik
1. Sepeda listrik termasuk kelas merek berapa?
Sepeda listrik termasuk Kelas 12 dalam Nice Classification karena merupakan kendaraan darat.
2. Berapa biaya pendaftaran merek sepeda listrik tahun 2026?
Tarif PNBP adalah Rp500.000 per kelas untuk UMK dan Rp2.800.000 per kelas untuk pemohon umum.
3. Apakah biaya dihitung per merek atau per kelas?
Biaya permohonan dihitung per kelas barang atau jasa yang diajukan.
4. Apa syarat utama pendaftaran merek sepeda listrik?
Persyaratan umum meliputi label merek, data pemohon, tanda tangan, serta dokumen pendukung sesuai kategori pemohon.
5. Apakah pelaku UMK mendapatkan tarif khusus?
Ya. UMK dapat menggunakan tarif Rp500.000 per kelas dengan melampirkan bukti UMK sesuai ketentuan DJKI.
6. Apakah sepeda listrik lipat termasuk Kelas 12?
Pada umumnya ya, karena tetap merupakan sepeda listrik sebagai kendaraan.
7. Bagaimana cara mengecek merek sepeda listrik sebelum didaftarkan?
Penelusuran dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk memeriksa merek yang telah terdaftar atau sedang diproses.
8. Berapa lama perlindungan merek terdaftar?
Perlindungan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
9. Apakah merek sepeda listrik bisa ditolak DJKI?
Bisa. Penolakan dapat terjadi apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdahulu atau tidak memenuhi ketentuan hukum lainnya.
10. Apakah biaya jasa konsultan sudah termasuk PNBP?
Belum tentu. PNBP merupakan biaya resmi negara, sedangkan biaya pendampingan konsultan merupakan komponen terpisah sesuai layanan yang digunakan.

